Mahmud Dinar Bogor

KETIKA RAKYAT DIJADIKAN ULTIMATE INSURER... Written by Muhaimin Iqbal

Sudah sejak minggu lalu sampai hari ini terus terjadi perdebatan tingkat tinggi yang melibatkan para petinggi negeri ini, termasuk wakil presiden dan menkeu sampai-sampai rakyat seperti saya dibuat bingung karenanya. Perdebatan ini seputar dana talangan yang mencapai Rp 6.7 trilyun ke salah satu bank yang dinilai gagal. Perdebatan ini sejatinya membuka aib pemerintah sendiri karena menunjukkan betapa buruknya mereka berkomunikasi satu sama lain. Terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam berdebatan-perdebatan tersebut, yang sebenarnya harus ditinjau adalah apakah Lembaga Penjamin Simpanan – LPS dalam bentuknya sekarang adalah hal yang adil bagi rakyat negeri ini. LPS yang meniru mentah-mentah konsep Deposit Insurance di negara-negara lain khususnya Amerika, di negeri asalnya sendiri sebenarnya sudah banyak dikritik oleh orang-orang yang sangat memahami apa dan bagaimana Deposit Insurance ini. Adalah Ron Paul Anggota Kongres AS dari Texas yang secara terang-terangan menentang konsep Deposit Insurancedi negaranya. Dalam dissenting views –nya Ron Paul mengungkapkan masalah-masalah yang timbul dari konsepDeposit Insurance ini antara lain sebagai berikut : · Dalam Deposit Insurance, bank yang di kelola secara buruk mentransfer risikonya ke bank-bank yang dikelola secara baik – tidak fair bagi bank-bank yang baik. · Adanya Deposit Insurance membuat masyarakat tidak hati-hati dalam memilih bank-bank mana yang dikelola secara bertanggung jawab dan mana yang tidak, karena toh semua dijamin. · Ketika dana yang dikelola oleh Deposit Insurance (dari premi dlsb) tidak mencukupi untuk menalangi dana yang dibutuhkan oleh bank-bank yang gagal, pemerintah-lah yang akan turun tangan untuk menalanginya - yang berarti menggunakan uang pajak dari rakyat yang tidak tahu-menahu masalah perbankan sekalipun !. Dalam konsep Deposit Insurance, memang ketika premi yang terkumpul tidak memadai untuk menalangi kegagalan suatu bank – akhirnya pemerintah-lah yang turun tangan menalanginya. Pertanyaannya adalah darimana dananya pemerintah ? ya darimana lagi kalau bukan dari uang rakyat dalam bentuk pajak, ataupun beban rakyat dalam bentuk inflasi ketika pemerintah ‘ mencetak uang’ dalam berbagai bentuknya. Betapa tidak adilnya Deposit Insurance ini dapat kita bayangkan dalam ilustrasi berikut : Embok-embok di pasar Bringharjo Jogjakarta nyaris kesejahteraannya tidak mengalami kemajuan selama berpuluh tahun. Ketika dunia perbankan tumbuh dengan gemerlapnya, si embok tetap tidak dapat mengakses dana perbankan tersebut karena dia tidak memiliki sesuatu yang katanya bankable. Kemakmurannya tidak tumbuh karena dia tidak memiliki akses kapital untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dunia perbankan komersial tidak menjadikan si embok target pasarnya, baik dalam hal penggalangan dana apalagi dalam hal kredit. Ketika bank-bank gagal, dana LPS atau Deposit Insurancetidak lagi memadai untuk menalangi liability-nya yang menggunung (seperti yang dikawatirkan terjadi di AS saat ini); pemerintah turun tangan menyelamatkan bank-bank yang gagal tersebut. Ketika pemerintah turun tangan inilah si embok dan kita semua warga negari ini yang sejatinya nalangi kegagalan bank-bank tersebut, dengan uang pajak kita atau dengan harga barang-barang yang lebih tinggi karena daya beli uang kita menyusut (inflasi – karena pemerintah ‘mencetak uang’ untuk menalangi kegagalan bank-bank tsb.). Besarkah peluang kegagalan Deposit Insurance ini sehingga rakyat bisa menjadi ultimate insurer (baca :korban) -nya ?; di negara yang menjadi contoh saja - AS dengan Federal Deposit Insurance Company (FDIC)-nya kegagalan ini ada di depan mata (lihat ilustrasi di samping), apalagi di negara-negara yang dalam hal pengelolaan risiko deposit ini masih sedang belajar. Jadi ketika mereka para pengelola bank dan pihak-pihak yang menggunakan dana bank berpesta pora – kita warga negara kebanyakan tidak ikut kecipratan pestanya; namun ketika mereka gagal – kita semua – rakyat yang ketiban susahnya. Bagi sebagian kecil rakyat negeri ini yang berduit juga demikian, Apa enaknya dana Anda aman di bank, tetapi untuk ini sebenarnya rakyat yang tidak tahu-menahu yang 'mengamankan' uang Anda ?. Adilkah system semacam ini ? biarlah hati kecil kita yang tidak pernah berbohong untuk menjawabnya. Wa Allahu A’lam.